CIPUTAT,tangerangekspres.co.id-Pemerintah pusat telah mewacanakan penghapusan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada November 2023.
Namun, rencana tersebut masih terus dikaji dan diperhitungkan dengan matang, pasalnya jumlah honorer jumlahnya lebih banyak dibanding pegawai negeri sipil (PNS).
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, terkait rencana tersebut pihaknya minta agar pegawai honorer atau non PNS tidak resah. “Jangan resah dan blingsatan (panik), walaupun pemerintah pusat mengatakan akan ada penghapusan honorer November 2023,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Senin (5/7).
Pria yang biasa disapa Pak Ben ini mengaku, sebagai kepala daerah dirinya belum mengambil keputusan apa-apa. Pihaknya ingin mengetahui secara jelas dahulu program dari pemerintah pusat seperti apa. “Pegawai PNS kita 5.000 orang dan non PNS hampir 12.000 orang,” tambahnya.
Menurutnya, solusinya adalah PPPK dan outsoursing. Pihaknya sedang mencari solusi yang tepat, antara lain kriteria outsoursing jangan lagi tiga, yakni pengemudi, office boy (OB) dan petugas keamanan. “Tambahinlah operator komputer yang menjadi pelayanan dasar. Yang outsoursing saya usulkan ditambah kriterianya,” jelasnya.
Orsorsing kontraknya per tahun dan kalau kinerjanya kaan diperpanjang lagi. Sedangkan kalau PPPK kontraknya lima tahun sekali. “Belum tentu 2023 tenaga honorer dihilangkan. Beberapa daerah minta agar jangan 2023 karena berat di Februari 2024 kita mengadakan pemilu,” ungkapnya.
Mantan Wakil Wali Kota Tangsel dua periode ini mengungkapkan, pihaknya belum lama ini telah melantik PPPK 648 guru dan tahun ini kaan ditambah lagi 400 guru dan ini merupakan formasi 2021. “Nanti kita akan usulkan tenaga kesehatan, yang lainnya belum karena belum ada formasi dan saya belum dikasih formasinya sama kementerian PAN RB,” ungkapnya.
Kalau 12.000 tenaga honorer saya hentikan semua, sama siapa saya kerja. Saat ini kita bekerja seperti biasa saja,” tutupnya. (bud/esa)
