KOTA TANGERANG, tangerangekspres.co.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang meminta Dinas Sosial Kota Tangerang membuka data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke publik. Hal itu terkait adanya program bantuan sosial yang selama ini diberikan pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rendah.
Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arif Wibowo menyatakan, selama ini bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah disinyalir banyak salah sasaran. Dia menyebut, melalui konstituennya di DPRD Kota Tangerang, pihaknya sampai saat ini sulit mendapatkan DTKS keluarga penerima manfaat (KPM) dari dinas tersebut.
“Alasannya katanya dikhawatirkan data tersebut disalahgunakan oleh partai politik, kan ngaco,” ungkap Arif usai menggelar aksi flashmob penolakan kenaikan harga BBM di Jalan Sudirman, Tangerang, Sabtu (10/9).
Arif menegaskan, dinas terkait harus membuka DTKS itu kepada publik agar semua elemen mengetahui apakah KPM yang selama ini mendapatkan bansos benar-benar dari keluarga tidak mampu. Dia menyebut, DTKS yang saat ini digunakan dinas terkait masih mengacu data lama yaitu DTKS tahun 2016 sebelum adanya pandemi. Menurutnya, sudah bukan rahasia umum masyarakat dari kalangan mampu juga banyak yang mendapatkan bansos dari pemerintah tersebut bahkan dari kalangan pejabat.
Dikatakan Arif, pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan bansos baik Program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) bahkan bantuan sosial dari Pemkot Tangerang termasuk bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu yaitu, Tangerang Cerdas (Tangcer).
“Data yang digunakan kan itu-itu aja data tahun 2016,” tukasnya.
Menurutnya, pihaknya melalui konstituennya sering melakukan advokasi aduan masyarakat yang tidak mendapatkan bansos. Setelah dilakukan pengecekan ke petugas sosial masyarakat (PSM) yang berkantor di setiap Kelurahan ditemukan bahwa warga tersebut sebenarnya sudah terdaftar namun tidak mendapatkan bansos. Selain itu terdapat warga yang seharusnya mendapatkan bansos malah belum terdaftar.
“Sekarang mereka sudah pada dapet setelah dilakukan advokasi,” imbuhnya.
Oleh karenanya, sambung Arif, PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebagai pengganti subsidi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat terdampak kenaikan BBM disinyalir salah sasaran. Sebab data penerima manfaat masih mengacu pada DTSK lama yang dinilai salah sasaran.
Selain itu, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dinilai bukan merupakan solusi mengatasi permasalahan yang terjadi. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi bakal menimbulkan efek domino atau menimbulkan masalah baru yang menambah kompleksitas ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan dihantam Pandemi. Covid-19 dua tahun terakhir.
Melalui aksi flashmob yang dilakukan ratusan kader PKS di beberapa titik jalan protokol di Kota Tangerang dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan harga BBM, sebagai sikap politik yang jelas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Aksi flashmob PKS Kota Tangerang ini juga bagian dari edukasi dan mengajak masyarakat luas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tandasnya.
Menurut Arif, pihaknya menawarkan solusi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Sebab yang mengatur regulasi BBM bersubsidi pemerintah itu sendiri dan yang mengatur pendistribusian BBM juga pemerintah.
“Lalu kalau pemerintah sekarang bilang BBM bersubsidi salah sasaran dan lebih banyak dinikmati orang mampu, pertanyaannya ini yang mempunyai masalah siapa?” tukasnya.
Dikatakan Arif, yang mempunyai masalah justru pemerintah itu sendiri. Anehnya pemerintah malah menaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai malah membebankan masyarakat.
“Jadi kalau pemerintah gagal dalam mengelola distribusi BBM bersubsidi sehingga salah sasaran, yang harus diperbaiki adalah cara distribusinya, bukan menaikkan harganya. Jadi yang kita tuntut adalah perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubdisi,” tandas Arif.
Kata Arif, pemerintah tidak kreatif yang sekedar mengambil solusi dengan menaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat yang saat ini masih ditengah kesulitan.
“Dari sekadar menaikkan BBM itu efeknya sudah bisa kita rasakan sekarang,” imbuhnya.
Dia menambahkan, apabila pemerintah masih melanjutkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, mulai dari tingkat pusat pihaknya terus menyuarakan penolakan. Sementara ditingkat daerah pihaknya mendorong pemerintah daerah khususnya di Kota Tangerang membantu masyarakat dari keluarga ekonomi rendah khususnya pada pemenuhan kebutuhan pokok.
“Di Kota Tangerang sendiri ada sekian keluarga yang tadinya miskin jadi tambah miskin, yang tadinya terancam miskin jadi miskin. Sehingga kapasitas atau daya dukung untuk makan saja susah,” ucapnya.
“Itu tadi, Pemkot harus validasi DTKS yang jadi dasar penyaluran BLT itu sudah nggak valid. Kenapa saya bilang enggak valid? Itu data 2016 sebelum pandemi. Habis pandemi lebih banyak lagi orang yang terdampak, jadi mau mau bagaimana ngomongnya data DTKS pasti nggak valid,” Tutupnya.(raf)
