TANGERANGEKSPRES.CO.ID–Hingga Mei ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang belum melelang pekerjaan. Di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum ada satu pun pekerjaan fisik yang masuk lelang.
Wakil Ketua Komisi IV Tasril Jamal mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas PUPR untuk meminta penjelasan. Menurutnya proses lelang proyek seharusnya sudah dimulai di awal-awal tahun. Ini agar penyelesaian pekerjaan tidak terburu-buru. Dinas PUPR punya banyak waktu melakukan pengawasan.
“Jika lelang molor, penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor terburu-buru. Ini akan berefek pada rendahnya kualitas,” ujarnya. Dinas PUPR dinilai lamban dalam menjalankan tugasnya. Seperti tahun lalu. Banyak pekerjaan infrastruktur yang selesainya di akhir bulan Desember. Sehingga mengakibatkan gagal bayar terhadap pihak ketiga.
“Sesuai tupoksi Komisi IV, kita akan memanggil Dinas PUPR dalam waktu dekat. Kita ingin tahu apa sih masalahnya sampai saat ini belum melakukan pekerjaan infrastruktur baik yang harus dilelang maupun penunjukan langsung,” tegas Tasril politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Dikatakan Tasril, komisi 4 akan melakukan evaluasi Dinas PUPR dalam menjalankan tugasnya program pembangunan infrastruktur yang sudah dibahas dalam RAPBD 2023 lalu
Dia berharap, awal Juni pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang sudah berjalan khususnya melalui proyek penunjukan langsung.
“Ya kita minta Juni ini pembangunan harus sudah jalan,. Kalau waktunya mepet-mepet kan hasilnya juga pasti gak bagus juga,” tukasnya
Kepala Dinas PUPR Ruta Ireng Wicaksono yang dihubungi via WA untuk meminta penjelasan soal ini, tidak memberikan balasan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengatakan, hasil kesepakatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Pemkot Tangerang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di APBD 2023 di masa akhir jabatan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.
Pembangunan lebih diarahkan ke penanganan banjir, perbaikan ruas jalan, pemulihan ekonomi dan pembangunan RSUD. Menurut Turidi, seharusnya Dinas PUPR di awal tahun sudah membuat perencanaan yang matang dan menyusun pekerjaan infrastruktur.
“Harusnya kan di Februari PUPR sudah menyusun perencanaan semisal kerjaan apa saja yang bakal dilakukan pelelangan. Di Maret atau April sudah dilakukan pelelangan,” kata Turidi kepada Tangerang Ekspres, Kamis (11/5).
Turidi mempertanyakan hingga saat ini Dinas PUPR belum melakukan pelelangan pekerjaan infrastruktur.
Dia berharap, 10 tahun masa kepemimpinan Arief R Wismansyah sebagai Walikota Tangerang yang didampingi Sachrudin sebagai Wakil Walikota Tangerang organisasi perangkat daerah (OPD) dibPemkot Tangerang harus memaksimalkan pekerjaannya terutama dibidang infrastruktur. Dinas PUPR harus memiliki konsep program yang matang.
“Pak Arief itu mengajak berlari mengerjakan targetnya. Tapi mereka malah jalan santai, tidak bisa mengimbanginya,” ucapnya.
“Seperti peningkatan puskesmas menjadi RSUD tipe D di Kecamatan Benda seharusnya kan pembangunannya sudah dilakukan,” tandas Turidi Politisi dari Fraksi Gerindra.
Dia menambahkan, bukan hanya Dinas PUPR, dinas lainnya pun harus ikut berlari untuk menuntaskan visi misi Arief Wismansyah yang didampingi Sachrudin RPJMD. (*)
Reporter : Ajis Muslim
