SERANG, TANGERANGEKSPRES.CO.ID – Gubernur Banten, Al Muktabar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada Pimpinan Instansi Vertikal dan Kepala Daerah lingkup Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Senin 11 Desember 2023.
Kegiatan ini sekaligus simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024.
Plh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Dody Fachrudin mengatakan, belanja negara tahun 2024 untuk Provinsi Banten ditetapkan sebesar Rp28,40 triliun, jumlah tersebut meningkat 9.92% dibandingkan pada APBN 2023.
Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat untuk 367 Instansi Vertikal sebesar Rp10,67 triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah untuk 9 Pemerintah Daerah sebesar Rp17,73 triliun.
“Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi,” katanya kepada awak media.
“Program subsidi dan perlinsos akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program,” tambahnya.
Dengan penyerahan tersebut, melalui arahan Presiden RI agar DIPA segera dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat merasakan merasakan manfaatnya.
“Kami berharap agar DIPA Instansi Vertikal dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti oleh para Pimpinan lingkup Provinsi Banten, sehingga pelaksanaan APBN 2024 dapat disegerakan dan masyarakat Banten dapat langsung merasakan manfaat pada triwulan awal 2024,” terangnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.
Kondisi geopolitik yang semakin hangat dan dampaknya terhadap perdagangan internasional yang semakin terasa membuat kita harus tetap waspada. Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Banten yang saat ini tetap optimal dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024.
“DIPA merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah lingkup Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (*)
Reporter: Syirojul Umam
Editor : Aries M
