PAMULANG,Tangerangekspres.co.id-Revitalisasi alun-alun Kecamatan Pamulang oleh Pemkot Tangsel menuai polemik di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan oleh adanya ekspose kegiatan pembangunan yang tidak didahului dengan kajian yang lebih komprehensif.
Ekspose revitalisasi alun-alun Pamulang telah dilaksanakan pada Rabu (22/6) di aula kecamatan dan pada Kamis (23/6) pembangunan revitalisasi tersebut mulai dilaksanakan.
Sejumlah tokoh hadir dalam ekspose tersebut, salah satunya Tokoh Seniman Budayawan Kota Tangsel Agam Pamungkas Lubah. Menurutnya, saat ekspose dirinya hanya menjadi pendengar dan bukan pada posisi yang diminta memberikan masukan atau saran atas rencana revitalisasi tersebut.
“Tidak ada sosialisasi awal, kalau toh kemarin dikumpulkan tokoh-tokoh gang hadir itu pada saat pemaparan pembangunannya. Mereka ekspose tentang pembangunannya akan dilaksanakan,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Selasa (28/6).
Agam mengaku, tokoh-tokoh merasa kecewa. Ia merasa pihaknya dijebak untuk datang ke acara ekspose dan dirinya tidak mau kesalahan. “Jangan sampai masyarakat merasa sudah di ACC sama tokoh, padahal kita datang maunya dimintai saran, tahunya hanya disuruh dengar,” tambahnya.
Masih menurutnya, para tokoh sebenarnya ingin duduk dan mendengar kejelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangsel dan dengan pihak kontraktor. Para tokoh ingin duduk bersama untuk bermusyawarah. Menurut Agam, langkah upaya yang mereka lakukan beberapa waktu lalu mengumpulkan tokoh itu bukan solusi, justru menambah sebuah masalah.
“Karena mereka pasti berdalih sudah kumpulin tokoh-tokoh kok, ya memang kalian sudah kumpulin. Dua minggu sebelum dibangun, Camat Pamulang Mukroni sempat menegor, jangan dulu bangun dan saya gak mau kesalahan, undang dulu tokoh-tokoh semuanya,” jelasnya.
Pria yang juga menjadi Ketua Dinas Kebudayaan Pariwisata Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangsel ini mengaku, pada Rabu (22/6) Pemkot mengumpulkan tokoh-tokoh namun, yang diundang PNS dan mantan PNS saja. Yakni, mantan Camat Pamulang, lurah dan dari MUI. “Itumah gak representatif dari masyarakat, kalau diundang itu tokoh masyarakat, tokoh budayawan, praktisi, LSM itu baru representatif,” ungkapnya.
Agam menuturkan, dirinya berharap nilai-nilai sebuah bangunan Kota Tangsel itu jangan kebablasan dengan nilai etika sebuah bangunan. “Okelah dalam segi estetika saya gak khawatir, menang orang-orang Bandung. Jago desain tapi, saya ingin menitipkan nilai-nilai kearifan lokal itu juga terpampang di dalam karekteristik bangunan-bangunan yang ada di Tangsel,” jelasnya.
Anggota Tim Sembilan atau Panitia Perumus Lambang atau logo Daerah Tangsel ini mengatakan, untuk merevitalisasi alun-alun Pamulang Pemkot Tangsel tahun lalu menganggarkan Rp 3,9 miliar. Namun, saat ini anggarannya bengkak dan mencapai Rp 9,1 miliar.
“Anggarannya bengkak dan badan anggaran (Banggar) DPRD Tangsel tidak tahu. Waktu tahun lalu anggaran Rp 3,9 miliar dan saya lihat pemenang tender sudah keluar dan angkanya Rp 9,1 miliar,” jelasnya.
Agam menuturkan, tak hanya itu Banggar DPRD Kota Tangsel kemudian mengkroscek ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangsel dan mereka bilang tidak tahu dan hanya ketiban pelaksana saja dan usulan dari DLH. Namun setelah di cek di DLH mereka mengaku juga tidak tahu.
“Kemudian yang saya pertanyakan juga berkaitan dengan perawatan gemana, keamanan gemana karena, saya di Masjid di Al Mujahidin itu saja sudah kita pagar di depan dan di portal di puskesmas dan di gerbang juga ditutup tapi, orang masih datang berbuat yang ga benar, minum dan mabok dan mereka bersih-bersihnya di masjid Al Mujahidin,” terangnya.
Mantan Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Tangsel ini mengungkapkan, alun-alun Pamulang itu memiliki sejarah panjang bagi masjid Al Mujahidin, dua kali setahun digunakan untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan adanya revitalisasi itu tentunya menghambat juga orang untuk melaksanakan salat di lapangan tersebut.
“Bagi saya itu ga masalah, ya siapa sih yang ga pengen kalau itu revitalisasi. Tapi, kalau perancanaan awal itu harus melibatkan sejumlah tokoh dan itu bukan mantan PNS,” tutupnya. (bud/esa)
