TANGERANG, TANGERANGEKSPRES.CO.ID — Aggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang menilai sistem pembelian BBM jenis pertalite, melalui aplikasi Mypertamina menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.
“Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite menurut saya kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya,” kata Sapri Politisi asal Teluknaga.
Sapri menuturkan, latar belakang kebijakan ini adalah utk mengatur distribusi pertalite agar tepat sasaran yaitu rakyat yg tidak mampu. Namun demikian kebijakan ini masih belum jelas tujuannya.
“Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina, apa kriterianya, bagaimana pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak. Tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di Mypertamina, termasuk juga orang kaya yang tidak berhak,” tandasnya.
Legislator asal Dapil itu menambahkan, era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi ini malah dibuat ribet.
Seperti diketahui, Pemerintah mengumumkan kebijakan baru bahwa untuk membeli pertalite harus mendaftar dulu terlebih dahulu dengan melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, secara terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli.
Untuk tahap pertama atau per 1 Juli 2022, penerapan distribusi BBM terbaru ini diberlakukan di 11 daerah di lima provinsi. Baru setelahnya akan mulai diperluas ke daerah lainnya.
Adapun 11 wilayah yang akan mengimplementasikan pembelian BBM subsidi dengan skema seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar,Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. (sdh)
