TangerangEkspres.co.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memberi perhatian lebih terhadap prediksi isu resesi perekonomian global yang akan terjadi tahun ini.
Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam pemaparan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dipaparkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel, Rahayu Sayekti dalam Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (24/2/2023) lalu.
“Isu strategis 2024, pertama, yakni Tangsel masih rentan terhadap situasi ekonomi global dan nasional,” ungkap Ayu, dikutip pada Minggu (26/2/2023).
Ia berharap, kondisi tersebut tak membawa banyak pengaruh terhadap perekonomian di Tangsel. Terlebih, kini situasi pandemi Covid-19 telah berangsur pulih.
“Ketidakpastian ini mudah-mudahan efeknya tidak terlalu membawa pengaruh terhadap perekonomian di Tangsel,” harapnya.
“Kami berharap 2024 kondisi ekonomi dapat baik lagi, karena pandemi mulai berangsur pulih. Saya berharap dari sisi daya tahan tubuh masyarakat meningkat sehingga perekonomian meningkat. Kami tak mau seperti 2020 ekonomi turun drastis. Kalo daya beli masyarakat tinggi mudah-mudahan setoran PAD pun tinggi. Dunia usaha juga akan berkembang,” lanjutnya.
Untuk mengantisipasi pengaruh yang buruk, Ayu mengatakan, saat ini Bapenda Kota Tangsel tengah berupaya penuh untuk mengoptimalkan menyerap pendapatan daerah.
“Overview pendapatan 2022 khusus PAD dari Pahu Rp1,7 triliun sekian, realisasinya berhasil dicapai sekitar Rp2 triliun sekian. Over menjadi 113 persen. Mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi dengan program kegiatan,” tuturnya.
Selain itu dari segi pajak daerah, Bapenda Kota Tangsel juga menghadirkan sejumlah relaksasi sebagai stimulus.
“Kebijakan kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah. Kita sudah memberikan relaksasi berupa diskon ketetapan PBB untuk 2023 yang membayar pada Januari sampai Maret diberikan diskon 10 persen. Sedangkan April sampai Juni 5 persen. Dan diskon piutang di tahun 2013 ke bawah ada diskon 75 persen. Dan 2014-2022 diskon piutang 30 persen. Apabila pembayaran dibayar di Januari sampai Maret,” paparnya.
Selain itu, Ayu memastikan bahwa pihaknya telah mendistribusikan seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke setiap kecamatan dan kelurahan.
“Serta kita akan menyusun program yang turunannya, adalah pengelolaan pendapatan dan penunjang indikator,” pungkasnya. (*)
Reporter: Miladi Ahmad
Editor: Endang Sahroni
