TangerangEkspres.co.id – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten, Dwi Nopriadi Atmawijaya menyebut bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten jauh dari arah tujuannya atau disorientasi.
Hal itu diungkapkan Dwi Nopriadi Atmawijaya dalam acara Halal Bihalal dengan tema Re-orientasi pengelolaan BUMD Pemprov Banten, di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Selasa (2/5).
Kegiatan ini menghadirkan Keynote Speaker yakni Staf Ahli Kementerian Perdagangan RI, Bidang Manajemen dan Tata Kelola, Veri Anggriono Sutiarto, dan dihadiri puluhan anggota DPD KNPI Provinsi Banten.
Ia menjelaskan, BUMD yang ada di Pemprov Banten sudah disorientasi, padahal pembentukannya diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Pemprov Banten.
“Keberadaan BUMD di Provinsi Banten sudah jauh dari orientasi dan tujuan pembentukan, khususnya Bank Banten, ini miris sekali,” katanya dalam sambutan.
Ia menuturkan, ada dua permasalahan yang harus segera diperbaiki oleh BUMD di Pemprov Banten. Yakni Operasional dan kebijakan.
“Operasional ini harus segera diperbaiki, dan kebijakan juga harus bisa menempatkan posisi yang tepat dan mampu mendongkrak kinerja BUMD untuk membantuk Pemprov Banten,” ujarnya.
Menurut Dwi, kebijakan yang menempatkan posisi pada jajaran direksi harus memberikan dampak yang bagus untuk meningkatkan perekonomian bagi Pemprov Banten. Jangan sampai pemberian gaji yang besar tidak sesuai dengan harapan yang besar.
“Pemberian gaji, belum lagi fasilitas rumah dan lainnya, tapi tidak punya program untuk apa, makanya harus dievaluasi,” terangnya.
Hasil evaluasi tersebut, nantinya akan dijadikan panduan, dan tentu hasilnya akan disampaikan ke Pj Gubernur Banten. “Dengan segudang pengalaman dari pemateri ini, akan memberikan warna, dan solusi untuk bagaimana pengelolaan BUMD di Banten ini,” tuturnya.
Staf Ahli Kementerian Perdagangan RI, Bidang Manajemen dan Tata Kelola, Veri Anggriono Sutiarto mengatakan, Provinsi Banten memiliki prospek dan aset yang bagus, terlebih banyak industri yang mestinya jadi modal bagi perusahaan daerah.
“Maka ini harus bisa dimanfaatkan, apalagi ditunjang oleh pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, kehadiran direksi atau SDM di BUMD menjadi tolak ukur keberhasilan BUMD tersebut. Bahkan memberikan gaji yang besar pun layak diberikan dengan tanggung jawab yang besar.
“Tidak apa-apa gaji yang cukup, tapi minta kewajiban bagaimana pengelolaan perusahaan itu,” jelasnya.
Ia menggambarkan, banyak industri yang dibutuhkan banyak bagi negara berkembang lainnya. Salah satunya gula rafinasi jadi gula kebutuhan untuk ekspor, yang tentunya koperasi sebagai penyalur.
“Kemudian ada juga industri Krakatau Steel. Kalau tiga BUMD dapat kerja maksimal mestinya bisa berkembang dan dapat menopang perekonomian di Banten, dan bahkan bisa jadi BUMD dengan skala nasional hingga internasional,” ungkapnya.
Ia berharap, BUMD yang ada di Banten dapat terus berkembang, dan yang masih kurang bisa terus dikembangkan dengan menempatkan SDM yang profesional. Sehingga jadi penopang pendapatan daerah yang tentunya dapat mengembangkan Pemprov Banten. (*)
Reporter: Syirojul Umam
